"A Man can't make a mistake can't make anything"
Showing posts with label indonesia. Show all posts
Showing posts with label indonesia. Show all posts

Friday, 2 June 2017

leprosy / lepra / kusta

INTRODUCTION

 ini tulisan lepra / kusta  saya herry setya yudha
On the day of leprosy worldwide was falling on January 25, Indonesia was in the position of the 3rd world for new leprosy cases. The position of the two major populated by India and Brazil. The public stigma of leprosy is still not good where leprosy is a curse or karma disease. Leprosy recorded in Indonesia in 2010 showed as many as 17 200 new cases of leprosy and of that number as many as 1882 or about 10% in the second level of disability or handicap that is not visible, whereas in India the same year there were 126 600 new cases of leprosy sufferers, while Brazil there are 34 849 the new lepers. It is worried thing is as much as 1904 cases of leprosy in Indonesia suffered by children. This indicates that the transmission of leprosy still exists in society and the discovery of new cases there was delay. Ironic. The leaders scramble position and seat, while the people still continue to pick up from the development of leprosy.Here will be presented regarding the disease and how to handle and reconstruct the defect that caused the disease in the surgical field.



Friday, 23 August 2013

INDONESIA YANG SUBUR DAN INDAH

Indonesia yang subur dan indah, sebagai mana yang kita ketahui indonesia itu terkenal dengan pemandangannya dan tanahnya sehingga segala tanaman bisa tumbuh, tongkat kayu bisa menjadi tanaman. ini beberapa contoh pemandangan yang terkenal, bukan saja yang terkenal eyang subur dan arya wiguna dan adi bing slamet




Sunday, 9 December 2012

INDONESIA MASIH JUARA DALAM KORUPSI


Tanggal 9 desember diperingati sebagai hari Korupsi Internasional dan ternyata INDONESIA MASIH JUARA DALAM KORUPSI waduh kalo gini terus kapan majunya kita. sebenarnya yang korupsi satu orang temen temennya pada mengikuti banyak sekali ha ha ha. Belum ada pejabat / pemimpin yang benar benar negarawan untuk membawa indonesia keluar dari jerat korupsi, mudah mudahan dimasa yang akan datang ada pemimpin pemimpin bangsa yang berani mmberantas korupsi.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup. Menurut survei Transparency International, skor IPK Indonesia adalah 3, beranjak 0,2 dari skor tahun lalu.
Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sama dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Principe, Suriname, dan Tanzania. Skor Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.
Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia , dengan skor 3 dari skala 0-10 (0 berarti sangat korup, 10 berarti sangat bersih), tak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi.
”Metode pengukuran indeks persepsi korupsi mensyaratkan kriteria yang dapat menunjukkan indikasi perubahan persepsi korupsi antartahun adalah perubahan skor minimal 0,3. Perubahan skor 0,2 antara tahun 2010 dan 2011 tidak berarti apa-apa secara metodologi alias pemberantasan korupsi di Indonesia jalan di tempat,”.
Menurut teori, agar Indonesia memiliki arah dalam mencapai target pemberantasan korupsi, ada beberapa langkah konkret, antara lain perbaikan serius perizinan usaha. Sumber data IPK itu salah satunya pelaku bisnis sehingga perbaikan di sektor itu sangat krusial.
Sayangnya,, justru perbaikan di sektor tersebut tak dilakukan. Berdasarkan survei Global Competitiveness Report 2011-2012 yang dilakukan Forum Ekonomi Dunia, peringkat Indonesia malah turun. Hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skor IPK adalah perbaikan menyeluruh pada institusi penegak hukum.
Menurut Transparency International Indonesia , meskipun ada kelemahannya, IPK hendaknya menjadi cerminan upaya pemberantasan korupsi. ”Kami tidak mengklaim bahwa ini instrumen sempurna,” menurut transparency.org, dari 146 negara, tercatat data 10 negara yang dinyatakan sebagai negara terkorup dan Indonesia ada :

1. Azerbaijan
2. Bangladesh
3. Bolivia
4. kamerun
5. Indonesia
6. Irak
7. Kenya
8. Nigeria
9. Pakistan
10. Rusia. 


Hore negara indonesia berada di peringkat ke 5 negara terkorup di dunia, tetapi untuk di tingkat asia pasifik, Indonesia adalah yang terkorup.
negara paling korup di Asia-Pasifik :
1 Indonesia
2 Kamboja
3 Vietnam
4 Filipina
5 India

Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK mengatakan, sebagai survei internasional seharusnya diukur juga komitmen negara dalam memberantas korupsi, termasuk tidak mau menjadi tempat perlindungan (safe haven) koruptor. mengkritik Singapura yang menempati peringkat tertinggi IPK, tetapi tetap menjadi safe haven koruptor asal Indonesia. Keberadaan KPK termasuk membantu meningkatkan skor Indonesia. Saat KPK berdiri tahun 2003, skor IPK Indonesia 1,9.

Friday, 26 October 2012

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA


KODE ETIK KEDOKTERAN


SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
NO. 221 /PB/A.4/04/2002
TENTANG
PENERAPAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA


MENIMBANG

·         Bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran diperlukan adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai pedoman.
·         Bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran.
·         Bahwa KODEKI yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi dengan situasi kondisi yang berkembang sesuai dengan pesatnya kemajuan Iptekdok dan dinamika etika global yang ada.
·         Bahwa KODEKI sebagaimana pada butir 3 diatas dalam rangka penerapannya perlu ditetapkan melalui surat keputusan.

MENGINGAT

·         Anggaran Dasar IDI Bab III pasal 5, 6 dan 7
·         Ketetapan Muktamar IDI No. l0/Muk. DI XXIV/10/2000
·         SK PB IDI No.001/PB/A.4/00 tanggal 20 November 2000
·         Memperhatikan Hasil Mukernas Etik Kedokteran III yang diselenggarakan pada tanggal 21 - 22 April 2001 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Keputusan PB IDI tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia
·         Pertama :         Mencabut KODEKI hasil Rakernas MKEK-MP2A tahun 1993
·         Kedua :            Menetapkan penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) hasil Mukernas Etik Kedokteran III tahun 2001 sebagai pedoman etik bagi dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.
·         Ketiga :            Dengan penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagaimana butir kedua tersebut, maka semua dokter yang menjalankan protesi kedokterannya wajib berpegang teguh pada KODEKI tersebut.
·         Keempat :        Seluruh Pengurus Wilayah, Cabang dan Badan Kelengkapan orgarisasi IDI lainnya wajib menyebarluaskan KODEKI tersebut kepada seluruh dokter di wilayah kerjanya masing-masing. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya akan diperbaiki sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 19 April 2002
Ketua Umum,                                                                                     Sekretaris Jendral

Prof DR. Dr. M. Ahmad Djojosugito, MHA.                      Dr. Fachmi Idris, M.Kes
NPA. IDI : M6.094                                                                NPA IDI : 32.552


MUKADIMAH

Monday, 13 August 2012

THE ROLE OF SURGERY IN DISASTER MANAGEMENT AND DISASTER PLAN

INTRODUCTION Indonesia is geographically located in areas prone to natural disasters, technological failures and human-induced. This is exacerbated by the crisis in the form of multidimensional complex emergencies, including the social nuances of racial unrest, transportation and industrial accidents and outbreaks of work due to outbreaks of infectious diseases. Even the recent terrorist attacks in the form of bombs are also more intense. This situation always raises a broad impact on the health problems of life and livelihood of human disorders, deaths and illness, environmental damage and health facilities etc.. This leads to health as the spearhead of the disaster response, where the first has always found the victim dead and many sick. Hence the need for knowledge of disaster management so well that in any event of a disaster can be overcome by good without having to take more casualties. Disasters can occur unexpectedly at any time and in various forms such as the Tsunami, Earthquake, Fire, explosion, toxic gas leaks or nuclear radiation and other natural disasters that followed. Natural disasters can cause casualties and huge losses if it can not be controlled with a fast and organized. Large-scale disasters also require an integrated management involving a variety of elements and a great resource, planning and proper management and sustainable education. The most fundamental question is whether we have to deal with every possibility of the worst that will happen due to the effect or impact caused by a disaster? REVIEW REFERENCES
Disaster (disaster) is a serious disruption of the functioning of a community, causing widespread loss of human life in terms of material, economic or environmental and are beyond the ability of communities to cope with their own resources. (ISDR, 2004) Disaster is a combination of threats (Hazard) and vulnerability (Vulnerability). Phenomenon, namely the threat, danger or risks, both natural and unnatural that it can (but not necessarily lead to disasters such as floods, landslides, drought, disease, armed conflict etc.. While the vulnerability is a state within a community that makes them susceptible to the harmful effects from threats such as physical vulnerability, social, and psychological / behavior. Handling or Disaster Management (Disaster Management) Disasters are iterative activities undertaken to control and state disaster daruat, while providing a framework to help masyarakt in a state of high risk for DAPT avoid or recover from disasters. The purpose of disaster management are: A. Reduce or avoid physical harm, economic and life experienced by individuals, masyarakt state. 2. Reduce the suffering of disaster victims. 3. Speed ​​up recovery. 4. Perlindunagan give to refugees or displaced people when life is threatened. For purposes of the above required number of stages in an attempt to deal with a disaster A. Emergency Management; the effort to save lives and protect property and handle the problems of damage and other impacts of a disaster. While the emergency conditions caused by extraordinary events that are beyond the ability of people to face him with the resources or capacity exist so it can not meet basic needs and the drastic decline in the quality of life, health or security threats directly to many people in a kominitas or location. 2. Recovery (recovery) is a process through which that basic needs are met. Recovery process consists of: • Rehabilitation: direct repairs needed that are temporary or short term. • Reconstruction: permanent repairs 3. Prevention (prevension); efforts to eliminate or reduce the possibility of a threat. For example: the creation of dams to prevent flooding, biopori, planting crops on the hillside to avoid flooding and so on. But be aware that prevention can not be 100% effective against most disasters. 4. Mitigation (mitigation); the efforts made to reduce the harm of a threat. For example: the realignment of rural land that floods do not cause large losses. 5. Preparedness (preparedness); the preparation of a plan to act when there is (or is likely to happen) disaster. Planning consists of estimates of the needs in emergencies danidentifikasi on existing resources to meet those needs. This planning can reduce the adverse impact of a threat. Some of the principles of preparedness, among others • Development of information networks and systems of Early Warning Systems Network (Early Warning System / EWS) • Planning and preparation for evacuation of the stock of basic needs (food supplies, medicines, etc.) • Improvements to infrastructure can be used in emergencies, such as communication facilities, roads, vehicles, buildings as shelters etc.. Disaster Medicine Disaster health (health disaster) is penurunanstatus overall public health is not able to overcome. Disaster medicine called humanitarianmedicine which is a branch of medical science in the sense of immediate medical assistance (emergency) and health in disaster management activities regardless of political ideology and statehood. According to WHO reports, the number of deaths from the disaster probabilities of each decade from 1951 to 2000 always decreases although the number of disasters and victims has increased. Similarly, the probability of death due to the data of the earthquake from 1960 to 2001 participated decreased. The decrease was probably caused by the development of disaster medicine in the form of increased activity of prevention, mitigation and coordination system, changes in natural variation, or a combination of management and coordination system with the change of natural variation, but can also be due to inadequate reporting of data. The basic principles of disaster management can be done by eliminating the disaster (preventive), eliminating or reducing the damage inflicted on the population and environment bencanatersebut (therapy), or a combination of preventive and therapeutic. For this, the team must understand the pathophysiology or mechanism of the disaster from the beginning of a hazard to the disaster as shown in Figure 1. They should be able mengembangkanketerampilan and disaster medical knowledge in order to achieve proper control or management, effective and efficient. Therefore, the purpose of management after a disaster is the return on the health status of victims as they are for or against the impact of disasters on the health of the victim or prevent the disaster not occurred. Disaster management strategy must be owned by the team are: (1) modify the hazard to prevent disasters or reduce risk factors resulting in the reduction of negative effects on society and the environment, (2) reduce the vulnerability (vulnerability) and the vulnerability of society and the environment for the future; and (3) improve disaster preparedness in order to damage minimal.1, 7 -, 9 It is concluded that the team should be able to do the prevention, mitigation, eliminating the risk factors to prevent disaster or to prepare the public and the environment to prevent or reduce damage to the victim not cause disaster. Therapy Preparation means to prepare community strategies, teams and hospitals to manage post-disaster victims, the ability to mitigate against the victim as soon as possible, the ability to reduce pain and promote healing and rehabilitation. Preparation also includes warning systems, evacuation and relocation of a safe place, food preparation, medicine, clean water, financing, tents for victims, personnel, and simulation exercises by the team, the community and hospitals. Sample preparation areas Mount Merapi in Yogyakarta to evacuate the population and determine the area / relocation in the event of increased activity of Merapi with simulation training at the Hospital Sardjito.1, 7.10 Eliminating risk factors is to free the possibility of negative effects, because of the team should be able to understand how to eliminate risk factors. Risk factors are called risk maker, like a pile of snow at the top of the mountain may be flooding and mudslides when the snow is melting. Several observational studies show changes in behavior or animals in the area of ​​Mt Merapi is a sign or warning of an increase in volcanic activity. The team should be able to eliminate the risk factors established by personal behavior, lifestyle, culture, environmental factors, characteristics of the descendants of people who related to health. For example, bus accidents occur due to the drivers often consume excessive alcohol, because it is necessary to check levels of alcohol in the driver's body on a regular basis so that bus accident can be prevented or reduced. The team needs to determine the category of victims of the disaster management as follows: (a) minor injuries (walkingwounded), (b) serious injuries (severe Wounded) or the victim was pinned under heavy objects or buildings (burieddeeply under rubble), and (c) the victim died. As a triage team should be able to select victims based on the total score. The highest score should be given help and then transferred to a hospital after the victim kegawatannya resolved. Action Surgery / Medicine are carried out in accordance with what we learned from: A. ATLS è A, B, C, D, E & Traige 2. BSS è Sew sewing, debridement and external fixation 3. Damage Control Surgery è DSTC (Stop & Stop Bleeding Contamination), Triad of Death (hypothermia, coagulopathy, and acidosis is never an uncontrolled) & Compartment Syndrome. 4. Peri Operative Critical Care è Total Care Handling a wide range of disaster medicine: a. Lightly Wounded Generally, minor injuries caused by collision or a mild crush of bodies. Victim left the affected areas to safer areas or family and community / volunteer took him to the health services have been provided by the team or the nearest hospital. Lesions are mostly kontusi, lacerations, fractures and dislocations, strains, sprains, minor head injury, compartment syndrome and the presence of foreign bodies in wounds such as wood, sand or broken glass. The team should be able to do the treatment on the victim such as wound care, antibiotics, anti-tetanus or analgesics, immobilization and resuscitation and treatment of comorbid victims themselves. b. Trauma victims or oppressed by the weight of objects or buildings Serious injuries or victims trapped by heavy objects or buildings are in need of immediate resuscitation aid. That is, the team must have the skills to perform resuscitation as life-savingbersamaan with the release of the victims of the crush of heavy objects and bring to a service that has been prepared. Special to the release of the victims who are isolated in the ruins of the earthquake should always be coupled with resuscitation procedures. This procedure has several difficulties such as the position of the victim and the very limited room for maneuver oxygenation. Therefore, the team must have the skills and specialized equipment to free him. Another issue to consider when building is wedged stability of the building, as subject to collapse again. Bantul is the area with the traditional architecture of the system consists of bamboo and wood, some without a reinforced concrete wall. Most of the victims of the fall of materials or the ground floor walls of the house bare soil resulting in inhalation of dust on the victim. The victim's family or neighbors who do not automatically release the victim injured by improvised means and without the knowledge of disaster medicine. The victim was immediately taken to a safer place or to the health care that has been prepared by a team without thinking of resuscitation. As a triage team to send the victim to a hospital that does not fit with or without the knowledge of life saving facilities. Some communities also took the victim to the hospital by using a private vehicle transportation, truck or bus without thinking first aid. There are also issues that resulted in the victim late Lifesaving assistance, such as the issue of tsunami earthquakes in Yogyakarta, so people are not hurt trying to leave the victim to a safer place and the victim died without help. c. Airway and Ventilation Problems The team must immediately secure the airway (airway) and ventilation to the need for oxygen and rehydration in order to avoid complications of hydration. According to the disaster in Kobe in 1995 and the earthquake in Turkey in 1999 found 12.9% -25% of victims with trauma that cause piston pernapasan.Di Yogyakarta in 2006 found 63 victims of trauma piston so that the concentration of oxygen in tissues is reduced. The team should be able to identify the presence of toxic gases, chemical gases, or dust or inhalation of carbon monoxide in volcanic earthquake, tectonic earthquake, buried in the ground or trapped indoors. All these problems can cause damage to lung function or gas exchange impairment. As a result the victim menjadihipoksia, hiperkrabia, respiratory acidosis, shock, and decreased kesadaran.Korban should be given an oxygen mask or intubation and measured concentrations in peripheral oxygen saturation by oximeter. Generally the victim face down position, the victim is limited space for intubation, and usually the victim is unconscious (coma) or semi-conscious team must have the skills and tools specific to the situation. Many drug induction intubation depends on blood pressure and suffered head trauma victims. Teams often use thiopental, etomidate, ketamine and succinylcholine. These drugs should be considered the advantages and disadvantages to the consumption of oxygen in the brain, heart and respiration activity and vascular conditions of the victim. The use of succinylcholine may result in paralysis, therefore the use of these drugs have to be careful. d. Crush Syndrome The team must predict the crush syndrome in victims of the compression in the long term by a heavy object. More than 40% of disaster victims who suffered crush syndrome alive by a falling heavy object. Report of the earthquake in San Francisco, Armenia (1988), Iran (1990), in the Great Hanshin Awaji earthquake, Japan (1995), and Marmara, Turkey (1999) found that there is a crush syndrome in need of dialysis and died There are also reports disastertidak found abnormalities such as an earthquake in Mexico City in 1985 and in the Philippines in 1990.Tim should be able to diagnose the crush syndrome. Increased muscle strain that will affect the permeability sarkolema and the metabolism of extracellular fluid into the sarkolema which would cause cellular swelling and impaired function that ends the death of muscle cells. Swelling of the muscle will cause compartment syndrome. Intracellular death and muscle into the circulation. The end of this process, the victim will experience hyperkalemia, hypocalcemia, hyperphosphatemia, metabolic acidosis, and myoglobinemia ataumyoglobinuria. The victim will die suddenly (cardiacarrest) or acute renal failure (acute renal failure). Victims of the earthquake or a war that uses a powerful explosive devices can cause crush syndrome, severe damage to soft tissue and muscle, hypovolemic shock, and infection. Therefore, the goal is to improve the management of victims crushsyndrome hydration and urine output (diuresis) that the metabolism of toxic and myoglobin do not cause acute renal failure by hemodialysis. Rehydration treatment is to give Ringer fluid with a dose of 20 ml / kg / hour for children and adults, or 10 ml / kg hour for the elderly or 1-1.5 L in the first hour combined with the administration at a dose of 44 meg bikarbonas / per liter and the maximum 300 ml for the victims who suffered anuri. Mannitol is sometimes needed when the urine output (urine output) <200 ml / hour. Provision of 20% mannitol in combination with Furosemide. When the urine starts out, the infusion should be reduced. The team should monitor the urine out of therapy, blood pressure, and check the peripheral oxygen concentration, respiration and chest auscultation. The team should be able to identify the causes of such crushsymdrome massive muscle damage due to trauma, delayed until at referral hospitals, and inadequate resuscitation during transport and at the referral hospital as well as team personnel skills are very minimal. e. Head Trauma Head trauma due to impact or trapped victims bangunanharus predictable though not visible in the crush room will experience hypoxia, hypertension, and dehydration. Clinical signs of head trauma is impairment of consciousness, signs of lateralization, and convulsions. When there is trauma to the head of the team always predicted the existence of spinal trauma to the cervical area, especially not proved in the next examination. The goal of treatment is to prevent head trauma occurs agartidak hypoxemia and lower blood pressure. Prehospital treatment of severe head trauma must achieve an average blood pressure 90-110 mmHg with saturation (SaO2 = 100%). Oppressed victims of a heavy object to the provision of oxygen even if I have to do intubation with hyperventilation procedure with the use of narcotic sedation. If there are symptoms of a seizure, the victim must be given 10 mg diazepam or phenobarbital intravenas more than 10 mg / kg and followed by 1mg/kg / h. Lowering blood pressure is given 25-50 g intravenous Mannitol and Furosemide 20-40 mg every 4 hours. Antikovulsi drug should not be given to victims who are still trapped under buildings or heavy objects. f. Hypothermia Hypothermia victims need to be estimated on the still under the crush of heavy objects or other disaster, because it is difficult even corrected high-temperature environments. Therefore, open the victim's clothing to perform the initial inspection is only done when there are indications of life-saving. Victims should be covered to prevent hypothermia. Hypothermia has the advantage of the victim as the victim increases the body's defense but also have adverse effects on health. Temperature 32o-33o C can reduce neuronal damage after head trauma, but have a negative effect on the metabolism and hemostatic function. Increased oxygen demand, platelet activation and blood clotting action of the enzyme is inhibited. Can be concluded hypothermia is an independent risk factor early death or due to the crush of disaster victims. The use of heating, wrap the victim, and the heated fluid infusion could not prevent the decrease in temperature of the victim. g. Burns and Inhalation of Dust Burns, inhalation of dust, and damage eyesight or the oppressed victims of the disaster caused by explosion of gas and electricity should be a concern. The team should be able to perform debridement of burns and then closes the wound with sterile gauze, antibiotics and tetanus prophylaxis as tetanus toxoid 0.5 ml and life-saving. h. Victim Dead Death of the victim and also the cause of death Meru feed document very beharga for analysis. Generally, the cause of prehospital death can not be determined because the team is only focused on morbidity. According to Coupland 20-24% of sudden death can be prevented at the disaster site with the proper management and directed. The team and the hospital's medical staff must be able to prepare their transport into the space provided in order to reduce the buildup in the disaster site. Summary The team should be able to understand the disaster that patofisologi accurate casualty management. They also had to respond and prepared to perform resuscitation, prophylactic immunization and medical treatment of victims. They also must be able to monitor the required energy, hydration, and clinical signs of stress that would arise on the team. The team should be able to classify the victims were slightly injured. They come to the services provided. ; Most actions can be wound treatment, antibiotics, tetanus, analgesic. Installation of temporary immobilization and then sent to a referral hospital. Most of the victims to seek help because of life-threatening crush syndrome, hypothermia, pneumotorak, abdominal trauma, or pelvic trauma. Do not forget that the treatment of victims of comorbidities such as angina pectoris pain. Severe injuries or crushed by heavy objects need to be performed resuscitation. The team must immediately release the victims from the rubble crush or heavy objects in conjunction with the primary resuscitation and examination and to prevent sudden death due to hyperkalemia or hypothermia. The team should be able to care for the victim to death and cause of death as the documentation to be analyzed in the future. Members of the victim's body parts are detached or separated must be identified and collected by the main body. Then the victims gathered to a place that has been prepared by the team. Coordination between the team and knowledge of disaster medicine is a factor that strongly supports the success of disaster management disaster. Indonesia has a high risk factor happens then the disaster medicine is mandatory and is required curriculum at undergraduate and post graduate education throughout the medical education center REFERENCE 1. Saunder KO, Birnbaum ML. Health disaster Management Guidelines for Evaluation and Research in the Utstein Style. Prehospital and Disaster Medicine, 2003. 2. Gunn SWA. Multilingual Dictionary of Disaster Medicine and International Relief. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.p. 23-24 3. Last JM. A Dictionary of Epidemiology. New York, Oxford, Toronto: Oxford University Press 1995.p.149. 4. Pan-American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO): IDNDR impact meeting, San Jose, Costa Rica, 2001. 5. Al-Mahari AF, Keller AZ. Review of disaster definition. J Prehsp Disast Med 1997;12(1):17-21. 6. Perez E, Thompson P. Natural Hazards: Causes and effects. J Prehosp Disast Med.1994;9(1):80-8. 7. Ashkenazi I, Isakovich B, Kluger Y, Alfici R, Kessel B, Better OS. Prehospital Management of Earthquake Casualties Buried Under Rubble. J Prehosp Disast Med 2005.20(2):122-33. 8. Cuny FC. Introduction to disaster management. Lesson 1: The scope of disaster management. J Prehosp Disast Med 1992; 7(4):400-5. 9. Emami MJ, Tavakoli, AR, Alemzadeh H, Abdimejad F, et al. Strategies in Evaluation and Management of Bam Earthquake Victims. J Prehosp and Disast Med 2005.20(5):327-30. 10. Bremer R. Policy development in disaster preparedness and management: Lessons learned from the the January 2001 earthquake in Gujarat, India. J Prehosp Disast Med 2003.18(4):372-84. 11. Tanaka K. The Kobe earthquake: The system response. A disaster report from Japan. Eur J Emer Med 1996: 3(4):263-9. 12. Bar-Dayan Y, Beard P, Mankuta D. An earthquake disaster in Turkey: An overview of the experience of Israeli Defense Forces Field Hospital in Adapazari. Disaster 2000.24(3):262-70. 13. Schultz CH,Koenig KL, Noji EK. A medical disaster response to reduce immediate mortality after an earthquake. N Engl J Med 1996:334((7):438-44. 14. Grande CM, Baskett PFJ, Donchin Y. Trauma anesthesia for disaster: Anything, anytime, anywhere. Critical Care Clinics 1991: 7(2):339-61. 15. Collins AJ. Kidney dialysis treatment for victims of the Armenian earthquake. N Engl J Med. 1989;320(19):1291-2. 16. Oda J, Tanaka H, Yoshioka T.Analysis of 372 patients with crush syndrome caused by the Hanshin-Awaji earthquake. J trauma 1997;42(3):470-6. 17. Bywaters EGL. 50 years of crush syndrome. Br Med J 1990;301(6766):1412-32. 18. Daniels M, Reichman J, Brezis M. Mannitol treatment for acute compartment syndrome. Nephron 1998;79(4): 492-3. 19. Smith J, Greaves I. Crush injury and crush syndrome: A review. J Trauma 2003;54:S226-S230. 20. Allister C. Cardiac arrest after crush injury. Br Med J Clin Res 1983:287(6391):531. 21. Collin AJ, Burzstein S. Renal failure in disaster. Critical Care Clinics 1991.7(2):421-35. 22. Coupland RM. Epidemiological approach to surgical management of the casualties of war. BMJ 1994; 308: 1693-7. 23. Moede JD. Medical aspects of urban heavy rescue. J Pre Disast Med 1991;6(3):341. 24. Gentilello LM. Advances in management of hypothermia. Surg Clin North Am 1995;75(2):243-56. 25. Nakamori Y, Tanaka H, Oda J. Burn injuries in the 1995 Hanshin- Awaji earthquake. Burn 1997,23(4):319-22. 26. Hooft PJ, Noji EK, Van de Voorde HP. Fatality management in mass casualty incidents. Forensic Sci Int 1989;40(1):3-14.

Wednesday, 11 July 2012

KANKER PAYUDARA DIAGNOSA DAN PENANGANAN / DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF BREAST CANCER


BAB I
PENDAHULUAN

Saya herry setya yudha utama mencoba memaparkan kanker payu dara ,mudah mudahan bermanfaat. Tumor payudara seringkali memberi kesan menakutkan terutama bila ditemukan pada wanita berusia lebih dari 40 tahun. Bahkan banyak para onkologi berpendapat bahwa setiap tumor pada payudara dianggap karsinoma terutama pada wanita golongan risiko tinggi walaupun tumor jinak seperti fibroadenoma, displasia (fibrokistik, adenosis), mastitis dan nekrosis lemak tidak dapat diabaikan. Pendapat ini dapat dipahami, mengingat frekuensi karsinoma payudara yang relatif tinggi sehingga menimbulkan masalah dala kesehatan terutama bagi kaum wanita, tidak hanya di negara maju, tapi juga di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Frekuensi karsinoma payudara di negara maju merupakan yang terbanyak yaitu dengan rasio 5:1, dibandingkan dengan karsinoma serviks uteri, sedang di Indonesia neoplasma ini berada di ururtan kedua setelah karsinomaa serviks uteri.










BAB II
ANATOMI dan FISIOLOGI

I. ANATOMI PAYUDARA
Payudara adalah massa stroma dan parenkim payudara yang terletak di dinding torak anterior antara ICS II dan VI dan parasternal sampai dengan garis axilaris medius. Payudara terdiri dari alveolus, duktus laktiferus, sinus laktiferus, ampulla, pori pailla, dan tepi alveola. Payudara mendapat vaskularisasi utama dari cabang a. mammaria interna, a. torakoakromialis dan cabang a. Interkostalis.
Payudara terletak pada hemitoraks kanan-kiri dengan batas-batas sebagai berikut :
1. Batas-batas payudara yang tampak dari luar :
a. Superior : iga II atau III
b. Inferior : iga VI atau VII
c. Medial : pinggir sternum
d. Lateral : garis aksilaris anterior
2. Batas-batas payudara sesungguhnya :
a. Superior : hampir sampai klavikula
b. Medial : garis tengah
c. Lateral : m. latissimus dorsi


Gambar 1. Anatomi payudara


Tuesday, 3 July 2012

GUGATAN MALPRAKTEK (MEDIK) ,LAGU LAMA DENGAN MELODI BARU


GUGATAN MALPRAKTEK (MEDIK) ,LAGU LAMA DENGAN MELODI BARU

OLEH : HERRY SETYA YUDHA UTAMA,Dr;SpB;FInaCS

 Belakangan ini yang dicemaskan oleh dunia medis di Indonesia adalah meningkatnya tuntutan dan gugatan malpraktek (dengan jumlah ganti rugi yang semakin hari semakin spektakuler), utamanya sejak masyarakat lebih mengerti hukum dan bermunculannya LSM yang “peduli”kesehatan. masyarakat kita menjadi masyarakat yang semakin gemar menuntut (litigious society) .adakah  sebabnya?, belum ada jawaban pasti yang patut dipercaya. Namun yang jelas, situasi dunia dokter sekarang ini amat mirip dengan krisis malpraktek (malpractice crisis) yang pernah melanda Amerika Serikat sekitar 40 tahun yang lampau, yaitu sejak dokter tidak lagi dianggap dewa sehingga tidak lagi kebal terhadap segala bentuk gugatan. Sebelumnya selama berabad-abad, dokter dianggap sebagai mahluk sosial yang kebal hukum berdasarkan doctrine of charitable immunity sampai-sampai di amerika pernah ada Samarians Law yang menjamin siapa yang menolong yang gawat tidak boleh di hukum, sebab pertimbangannya, menghukum dokter dan rumah sakit supaya membayar gantirugi sama artinya dengan mengurangi assetnya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuannya untuk menolong masyarakat banyak.

Tetapi  sejak  adanya kasus Darling v. Charleston Community Memorial Hospital 1965, yakni kasus pertama yang menyatakan rumah sakit sebagai subjek hukum sehingga oleh karenanya dapat dijadikan target gugatan atas kinerjanya yang merugikan pasien. Maka sejak itulah marak tuntutan kepada dokter dan rumah sakit.

Monday, 7 May 2012

Skrining HIV di Rumah Sakit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran HIV / AIDS ( HIV screening in hospital in Prevention of HIV / AIDS)

Untuk kepentingan pencegahan dan penangulangan HIV / AIDS maka saya downloadkan skrining HIV / AIDS di rumah sakit dari seminar HTA Indonesia dengan Direktorat Jenderal Bina pelayanan medik mudah mudahan bermanfaat untuk sejawat sekalian.
Skrining HIV Di Rumah Sakit Dalam Upaya Pencegahan Penyebara

PERMENKES / PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011 TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN ,


TELAH dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007; saya downloadkan dari situs resmi DEPKES , mudah mudahan berguna untuk sejawat sekalian.


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011
TENTANG
IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
b. bahwa untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/ Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/ Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/ Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.

4. Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulisyang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
5. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
6. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
8. Pelayanan kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif, atau rehabilitatif.
9. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
10. Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
11. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
13. Konsil Kedokteran Indonesia, selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.


Thursday, 19 April 2012

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA ( KODEKI ) DAN PEDOMAN PELAKSANAAN. MEDICAL ETHICS CODE OF INDONESIA AND IMPLEMENTATION GUIDELINES

Bersama ini saya downloadkan KODEKI dari website IDI  mudah-mudahkan bisa bermanfaat bagi sejawat sekalian dalam memahami KODEKI KEDOKTERAN.



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
DAN
PEDOMAN PELAKSANAAN
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN INDONESIA
(MKEK)
IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI )

Jl. Dr. Samratulangi No. 29
Telp. 3150679 – 3900277; Fax 3900473
Jakarta 10350





PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA



PENGANTAR

Muktamar IDI XXI Tahun 1991 di Yogyakarta menetapkan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan KODEKI yang isinya merupakan hasil seminar tertulis penyempurnaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat dan beberapa penyempurnaan oleh Muktamar. Dengan demikian KODEKI yang semula terdiri dari Pasal-Pasal dan penjelasannya maka sesuai dengan ketetapan Muktamar XXI disusun menjadi:
1. KODEKI
    Berisi pasal dan penjelasan ringkas.
2. Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
     Berisi penjelasan dan petunjuk serta contoh pelaksanaan KODEKI.
   Pada hakikatnya kedua buku tersebut bukan dua hal terpisah, namun harus dilihat sebagai satu kesatuan.


                      

Friday, 6 April 2012

SERI SEJARAH : PANGERAN KORNEL , PEMIMPIN SUMEDANG PEMBELA RAKYAT DAN BERANI MENENTANG PENJAJAH DEMI RAKYATNYA.




 Sekitar  300 tahun yang lalu ,tepatnya 12 maret 1811 , gubernur jenderal Hindia Belanda  Herman Wilem Daendels  yang sedang memerintahkan membuat jalan dari Anyer (ujung barat pulau jawa  hingga ujung timur pulau Jawa  yaitu Panarukan (kurang lebih 1000 kilometer) lebih jauh baca di http://herryyudha.com . Saat itu terjadi perlambatan pembuatan jalan di sebuah perbukitan batu (cadas) 9 KM sebelum Kota Sumedang . pengerjaan jalan terhambat karena bukit batu tersebut yang sulit ditembus dan curam. Banyak sudah rakyat Sumedang yang disuruh kerja paksa (pekerja RODI) bagaikan budak belian di tempat tersebut dan mereka banyak yang meninggal dunia karena penyakit dan kelaparan. Melihat keadaan tersebut seorang Pangeran S umedang  Kusumah Dinata tidak tega rakyatnya sengsara. Maka pada tanggal tersebut  sang pangeran, mendatangi Daendels. Daendels menyambut sang pangeran dan menyapa Apa kabar pangeran ? sambil menyodorkan tangan kanannya , tetapi pangeran sumedang tidak segera menyambutnya malah sang pangeran menyodorkan tangan kirinya . Daendels sangat terkejut baru kali ini ada seorang pribumi yang berani menghina dan mempermalukan dia.......tetapi sudah terlambat karena pangeran sumedang adalah ahli hikmah , kekuatan ilmunya diatas rata-rata. Sang pangeran langsung bisa menguasai alam bawah sadar  Daendels sehingga seorang Gubernur Jenderal langsung tekuk lutut dihadapan pangeran Sumedang, serta langsung mengsugesti/memerintah tuan Daendels serta  berkata : tuan Daendels rakyat sumedang  banyak yang mati karena ambisi tuan, membuat jalan itu bagus tetapi kalau tuan ingin berhasil tolong perhatikan pekerjanya. Tolong berikan makanan dan peralatan yang baik. Daendels tidak kuasa menantang mata sang pangeran , dia hanya bisa berucap:  iiiiya pangeran, baaik pangeran. Lalu sang pangeran melanjutkan sugestinya : Dan ingat tuan Daendels kenapa saya menyodorkan tangan kiri untuk salaman dengan tuan, karena tangan kanan saya pegang Keris bila tuan tidak mau menuruti nasehat saya maka sekarang juga keris ini akan merobek tubuh tuan. Sebaliknya bila tuan mau berubah memperlakukan pekerja dengan  baik maka saya akan memdukung
tuan membuat jalan                 .
 Babaiik  pangeran ..... hanya itu yang bisa diucapkan Daendels . seterusnya Daendels bengong dan terdiam begitupun para pengawal dan tentara  kompeni. Setelah beberapa lama  pangeran pergi  baru  Daendels tersadarkan, dan berkata : mana pangeran tadi? Pangeran itu  hebat dan berani. Kalo dia mau jadi penasehat saya akan saya berikan pangkat COLONEL . sejak saat itu sang pangeran dipanggil PANGERAN KORNEL  Sejak  peristiwa  itu Daendels memerintahkan supaya pekerja diperhatikan makanan dan peralatannya malah jumlah pekerja ditambah dari daerah lain, malah pasukan Zeni Belanda juga diturunkan sehingga jalan di cadas Pangeran bisa cepat ditembus dan diselesaikan.
 SEJAK SAAT itu daerah bukit batu serta jurang disebut CADAS PANGERAN.  Kalau anda lewat di ujung barat Cadas Pangeran maka akan melihat tugu ada dua orang yang lagi salaman yang satu pake tangan kiri (Kornel) yang satu lagi pake jubah salaman tangan kanan (Daendels).

Saya sebagai generasi penerus / keturunannya Pangeran Kornel tetap memelihara ilmu ilmu kasumedangan......yang mungkin nanti akan saya tulis di blog ini untuk melestarikan sampai generasi  yang akan datang.
 Sayang peristiwa istimewa ini luput dari para ahli sejarah. Di jawa barat  tidak terjadi perang besar ,saat pembuatan jalan Daendels karena gubernur jendral Daendels bisa dikendalikan dengan bijaksana ( di daerah lain banyak bentrokan / perang ).
Di  jawa barat penduduknya banyak  . luas jawa barat hampir sama dengan luas nedherland. Banyak orang jawa barat yang pintar ,arif serta bijaksana namun penulis perhatikan , dari pemerintahan ke pemerintahan orang jawa barat mulai terpingirkan (mungkin yang lain tidak memperhatikan) sehingga  kepemerintahan di kita sering labil dan mudah digoyang karena orang orang pinter,arif serta bijaksana yang notabene banyak di jawa barat tidak diikutsertakan secara optimal  dan proposional.
Dilain pihak juga banyak  orang jawa barat  yang sudah jadi pemimpin ,baik level lokal maupun nasional tidak ingat lagi pada rakyat kecil,  mereka sudah jadi egoistis, melupakan budaya asal  dan kemaruk , hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.
Kalau ingat sejarah  Majapahit juga sulit  menguasai Jawa Barat sampai terjadi peristiwa rekayasa di Bubat kisah putri Pitaloka. mangkanya di jawa barat tidak pernah ada daerah/jalan Majapahit,Gajah mada ataupun Hayam wuruk.  Sejarah juga mencatat Sultan Agung bisa menggempur batavia karena di bantu orang jawa barat,,,,,,,,kalau mau maju Indonesia jangan lupakan orang jawa barat yang baik,bukan orang jawa barat yang buruk/busuk .chauvinisme ? oh no, tentu saja tidak. bukankah segala sesuatu harus dimaximalkan dioptimalkan ,secara seimbang serta proposional dan profesional.    ini anjuran ..... percayalah padaku . mudah mudahan pemerintahan mendatang kedepan bisa memahami ini kalau mau stabil.

Tuesday, 21 February 2012

HOSPITAL BYLAWS IN INDONESIA




HOSPITAL BYLAWS IN INDONESIA
(Library research)







BY:

Dr.Herry Setya Yudha Utama, SpB, MHKes, FInaCS






CIREBON 2008




CHAPTER I
INTRODUCTION

A. BACKGROUND

         The hospital is an organization that is very different and very unique compared to other institutions. Hospital organization is very complicated, because the set of all policies and activities which consist of different work units in the role, duties and responsibilities, but shall cooperate in conducting comprehensive health care in hospitals [1] . Doctors and hospitals play a role as provider of healthcare services, while patients act as recipients of healthcare services. Implementation of the relationship between doctors, patients and hospitals are always governed by certain rules to implement the harmony in the relationship occurred. These rules are set forth in rules established in a special hospital for the benefit of the hospital in question [2] .
           
The physician and patient, physician and hospital relationships and relationships with hospital patients, visits from his legal relationship is mutually agreed to bind themselves in carrying out the treatment which is known as the engagement (Verbentenis). Engagement generally used as the legal relationship on the engagement effort ( inspanning verbentenis ) which is an attempt to achieve optimum health care for the patients treated, not a result of the engagement ( resultaat verbentenis ).
To protect patients and the public in need of treatment and to avoid violations, negligence of duty of care by doctors and hospitals.
Hospitals should have rules to protect patients from that hospital practices are not feasible to operate, to protect health workers from the dangers posed by the hospital, to protect the public from the impact of the hospital environment, controlling the functions of the hospital in the right direction, improving the quality of hospital , harmonize services at the hospital with government programs in health and other - other.
Regulations hospitals must meet various criteria, among others, can answer all the challenges that arise in the practice of medicine in the era of globalization, can answer all the challenges that arise in the management of hospitals, forms a well-integrated setting, monitoring and built it clear shape and to optimize performance in empowering potential of the profession as well as related institutions [3] . 
Therefore, home-sick is the existence of a guideline as regulations to carry out the internal rules berlaku.di hospitals there are three functional units like the so-called three pillars representing the owner or owners, directors and medical staff, it must exist is set properly so that hospitals can have good governance between Corporate Governance and Clinical Governance [4] , the government issued a regulation of the Minister of Health 772/Menkes/SK/VI/2002 number of Hospital Internal Regulation Code (Statute of the House-Pain or the Hospital bylaws ). Also Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 631/MENKES/SK/IV/2005 on Guidelines for Internal Regulations Medical Staff (Medical Staff bylaws ) in the hospital [5] .

         A decade back, confusion and sense of understanding of the term hospital bylaws in Indonesia is still much beloved, so let alone have all the hospitals in Indonesia have had a hospital bylaws, which really just do not understand much. At the hospital bylaws are very important in the life cycle weakly layperson.
            Now the layperson, sickly man had enough to understand the terminology hospital bylaws so they no longer understood as ambiguous as all forms of internal regulations that exist in or are made ​​by the hospital, but was limited to the basic rules or statutes alone.Therefore, the terminology of hospital bylaws need to be distinguished by the term rule and regulation in many ways, among others in terms of matter (substance) and body (authority) who has the authority to authenticate it.

If material hospital bylaws still contains principles that are common (general principles) then the rule and regulation has begun to load things that are more specific to the needs of the implementation of the general principles contained in the hospital bylaws .When the hospital bylaws must be approved by the g overning board [6] or an equivalent body (as the highest authority representing the owner) then the rules and regulations aresufficient by the executive (ie the hospital component which is responsible for daily management). Like the hospital bylaws that a law is the rule and regulation is an implementing regulation to the law (which is abstract, general and passive) become more operational in order to complete various tasks and real problems in the hospital.
Concretely, when in the hospital bylaws written provision which authorizes the executive to establish the right hospital clinic (clinical privileges) [7] to every member of staff who joined the clinic in the hospital coupled with other rules and code of ethics to fit a standard [ 8] , the provisions in the basic rule was to be followed up by the executive to make rules and regulations about the procedure of granting it to be used as operational guidelines. And of course, rule and regulation pertaining to the clinic staff must not conflict with the provisions of the hospital bylaws to remember the rules is the latter that will be won when there is conflict between the parties concerned.
In addition the material must not be contradictory, making management of rule and regulation itself must also not violate the existing guidelines for the manufacture of thehospital bylaws . Therefore, in the hospital bylaws should also be noted that the articles contain general principles that must be complied with by the executive in making rules and regulations; example of anyone who may submit a draft (draft) and who is authorized to authenticate it, when to take effect , for how long each is reviewed and revised as well as anyone who may propose amendments.
The question now is, how to formulate bylaws hospital is good and right so that the basic statutes or regulations from the point of formal juridical- effective? Of course, makinghospital bylaws not as easy as we want, a lot of "wound twists" it. [9]
            Health services in hospitals continue growing with the increasing variety of medical specialties. This is when it is not set correctly will lead to a sharp intersection between the owners, management, medical staff, other health professionals and patients that can degrade the image of health care in the hospital.
            Internal regulations of the medical staff, and other internal regulations in the hospital should be made ​​to avoid the problems that will arise from all aspects of the functional unit of the good relationship with the directors, the medical staff, other health professionals and patients, of course, must refer to the parent legislation the Hospital bylaws. In Indonesia developed a variety of hospitals with different ownership status. Broadly speaking hospitals in Indonesia can be divided by 2 is a hospital run by the Government and the hospital staff and are operated by private parties.  Of course there are differences between the Hospital bylaws in government hospitals [10] with private hospitals, not of the material in legeartis but the difference of the substance that is because:
A. Factors and hospital ownership status of the Agency statute.
2. Model Governing Board or the Governing Body [11] or the Board of supervisors / Trustees.
3. Vision and mission.
4. Differences in organizational structure and Corporate Culturnya.
5. Committee of Medical Model organization formed, role, duties and authority.
6. Employment Status of Medical staff (doctors).                                                  
7. House-type illness

2. FORMULATION OF THE PROBLEM
           
A. Is there a difference between hospital Bylaws in government hospitals to private hospitals?
2. What are the factors causing the difference between the hospital Bylaws in government hospitals to private hospitals?
3. Why the difference between the hospital Bylaws in government hospitals to private hospitals?

3. PURPOSE OF RESEARCH
To get an idea Hospital bylaws are good and right so as to be a reference to hospital-similar hospitals so as to improve the quality of layperson weakly in Indonesia.

CHAPTER II
 THINKING FRAMEWORK

 THIS TEXT CONSIST OF 207 PAGES, IF YOU KNOW DESIRING, PLEASE CONTACT ME DIRECTLY



[1] . White, The Hospital Medical Staff, Delmar Publishers,Albany New York, 1997.

[2] Sofwan Dahlan, " Health Law, beacons for the Profession Doctor ", ed. 3, the Agency Publisher Dipenogoro University, Semarang, 2005.

[3] C. Vincent et All, Medical Accidents,Oxford University Press,London, 1993.
[4] Samsi Jacobalis, Model Formulation Hospital Bylaws for the RS in Indonesia, Workshop on Hospital Bylaws I, PERSI cab. Central Java,Semarang , March 2002.
[5] See Regulation of the Minister of Health 772/Menkes/SK/VI/2002 number of Hospital Internal Regulation Code (Statute of the Home-Hospital or Hospital bylaws ). Also Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 631/MENKES/SK/IV/2005 on Guidelines for Internal Regulations Medical Staff ( Medical Staff bylaws ) in the hospital.
[6] Cyril O. Houle, Governing Board, Jossey-Bass Publishers,San Francisco, 1997


[6] Herkutanto, workshop Hospital Bylaws II, Directorate General YanMed Ministry of Health, Jakarta, July 2002.

[7] Saint John's Hospital, Bylaws, rules and regulation of the medical staff,Santa Monica, 1985

[8] Yan Apul, Efficacy and Mechanism of the Code Enforcement Doctors and Medical Profession,Seminar on Hospital Management & Health Law Issues, Universitas Pelita Harapan in Siloam Gleneagles Hospital, Karawaci, juli1997
[9] Trisno Karmadji,Experience set Hospitalbylaws in health care ST. Carolus, DG Seminar bylaws Yan Med Hospital, Jakarta, 2001
[10] Aulia Sani, Medical Staff Bylaws in RS Government , Hospital Bylaws Seminar and Workshop II, Directorate General YanMed Ministry of Health,Jakarta, July 2002.

[11] The definition of the board, is an organized group of people with the authority to control and foster Collectively an institution is usually administered by That a qualified executive and staff.