"A Man can't make a mistake can't make anything"

Tuesday, 15 May 2012

SURGICAL ASPECT OF DIABETIC FOOT (diagnosis , sign, symptoms, and management ) / komplikasi diabetes melitus pada kaki dan penanganannya.


DIABETIC FOOT SURGERY TREATMENT

A. Definition

Diabetes Mellitus (DM) is a hereditary metabolic disease that mostly, demham signs of hyperglycemia and glucosuria, accompanied by clinical symptoms or absence of acute or chronic, as a result of the lack of effective insulin in the body, lies in the primary disorder of carbohydrate metabolism that is usually accompanied too fat and protein metabolism disorders. (Askandar, 2000).

Gangrene is the process or condition that is characterized by the presence of dead or necrotic tissue, but a microbiological process of necrosis is caused by infection. (Askandar, 2001).

B. Classification

A. Diabetes Mellitus

a. Type I diabetes mellitus (IDDM)

Patients are very dependent on insulin due to an autoimmune process that attacks the insulin. IDDM is the type of DM-derived (Inherited).

b. Type II diabetes mellitus (NIDDM)

Type of DM is influenced by both heredity and environmental factors. A person has a substantial risk of suffering from NIDDM if their parents are people with DM and adopt the wrong lifestyle.

c. Gestational DM

DM of this type tend to occur in pregnant women and the family members who are also suffering from DM. Risk factor is overweight or obese.

d. Secondary DM

DM is associated with other conditions or syndromes (pancreatitis, hormonal abnormalities, and drugs).

Monday, 14 May 2012

abdominal colic diagnostic and management

Colicky abdominal

INTRODUCTION

Before discussing the pain of colic, will be presented in advance of abdominal pain in general. Abdominal pain resulting from the three channels, namely (Mahadevan, 2005):

• Abdominal viscera
Usually caused by distension of hollow organs or the tension in the capsule of solid organs. A rare cause of ischemia when the network is experiencing congestion atau inflamasi to sensitasion end visceral nerve pain and lower pain threshold. Pain inisering an early manifestation of a disease or discomfort a sense vague until the colic. If the organ is engage affected by peristaltic movements, the pain is often intermittent described as, cramps or colic.

• In this pain, bilateral pain due to nerve fibers, not myelin and entering spinal cord at varying levels, the viscera and abdominal pain is usually felt dull, hard to be localized and felt the middle body. Pain comes from the region of the abdominal viscera are referring origin of the embryonic organ. Foregut structures such as the stomach, duodenum, liver, biliary tract and pancreas produce upper abdominal pain, often perceived as pain epigastric region. Midgut structures such as the jejunum, ileum, appendix, and ascending colon causing pain periumbilikus. While the structure of the hindgut as the transverse colon, genitourinary system kolon desendens and cause lower abdominal pain.


• Abdominal pain parietal (somatic)
Parietal or somatic abdominal pain resulting from ischemia, inflamasiatau tension of the parietal peritoneum. Afferent nerve fibers that transmit pain stimulus bermielinisasi to the dorsal root ganglion and at the same dermatomal of origin of the pain. For this reason Yeri parietal  this is in contrast with visceral pain, can often be painful stimuluslocalized to the homelands. Is perceived to be a sharp pain, like a knife wound and survive; coughing and movement can trigger pain it. These conditions resulted in signs of physical examination can be searched delicate flavor, guarding, rebound pain and stiffness padaabdomen are palpable. Clinical presentation of appendicitis can of pain visceral and somatic. Pain in early appendicitis pain often in the form of periumbilikus (viscera), but localized in the region of the right quadrant bawahketika inflammation spreads to the peritoneum (parietal).

• Referred pain
Referred pain is pain that is felt at a distance from the diseased organ. This pain is produced from neuronal pathways afferent central terbagiyang from different locations. Examples are patients with pneumonia may experience abdominal pain due to neuron T9 distribution divided by the lungs and abdomen. Another example is the epigastric pain associated with myocardial infarction, pain in the shoulder associated with irritation of the diaphragm (eg, splenic rupture), nyeriinfrascapular pool associated with the disease and testicular pain associated with urethral obstruction.


Colicky abdominal pain

DEFINITION

Colicky abdominal pain is a pain in the form of intermittent severe attacks that can be localized and felt like a sharp feeling. The mechanism of this pain is due to either partial or total obstruction of hollow organs which contain smooth muscle tissue or organ involved is influenced peristalsis.
Classification of colicky abdominal
Classification based on etiology of some of them:

Monday, 7 May 2012

Skrining HIV di Rumah Sakit Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran HIV / AIDS ( HIV screening in hospital in Prevention of HIV / AIDS)

Untuk kepentingan pencegahan dan penangulangan HIV / AIDS maka saya downloadkan skrining HIV / AIDS di rumah sakit dari seminar HTA Indonesia dengan Direktorat Jenderal Bina pelayanan medik mudah mudahan bermanfaat untuk sejawat sekalian.
Skrining HIV Di Rumah Sakit Dalam Upaya Pencegahan Penyebara

PERMENKES / PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011 TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN ,


TELAH dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007; saya downloadkan dari situs resmi DEPKES , mudah mudahan berguna untuk sejawat sekalian.


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011
TENTANG
IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
b. bahwa untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/ Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/ Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/ Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.

4. Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulisyang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
5. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
6. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
8. Pelayanan kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif, atau rehabilitatif.
9. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
10. Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
11. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
13. Konsil Kedokteran Indonesia, selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.